iri Menang-GPengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Barat diminta merespon dan menyuarakan permasalahan dana sertifikasi guru, terutama guru non PNS yang sampai saat ini belum keluar. Banyak pendidik yang meminta kejelasan keluarnya dana ini yang jika ditotal jumlahnya tidak sedikit.
"Kita meminta pengurus PGRI yang baru ini menyuarakan itu (dana sertifikasi). Meski ini terbentur penganggaran di pusat, tapi paling tidak ada suara dari organisasi guru," ungkap Mahmuludin (30), Guru non PNS asal Narmada kepada Radar Lombok belum lama ini. Permintaann ini berkaitan dengan keluhan yang sama beberapa waktu lalu yang disampaikan guru sertifikasi lingkup kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat. Ada ratusan guru PNS maupun non PNS yang lulus sertiikasi sejak tahu 2012 lingkup Kemenag yang terus berharap dana sertifikasi mereka segera cair.
Di lingkup Kemenag Lombok Barat sendiri, total tunggakan dana sertifikasi mencapai angka yang cukup tinggi, Rp 8 miliar lebih yang terdiri dari Rp 6 miliar untuk guru PNS dan Rp 2 miliar untuk guru non PNS.
Dana tersebut untuk membayar sekitar 500 guru. Mereka adalah pendidik yang lulus sertifikasi pada tahu 2012. Jumlah tersebut adalah hasil akumulasi dari jumlah yang seharusnya diterima perbulan sejak mereka lulus.
Berdasarkan catatan Radar Lombok, persoalan serupa juga terjadi di banyak kabupaten, termasuk Lombok Tengah dan Lombok Timur." Kita sudah smapaikan langsung ke pengurus PGRI baik surat maupun hanya sekedar pesan singkat," ungkap Mahmul. Dikonfirmasi terpisah, Ketua PGRI Lombok Barat, Saleh Sayuti, membenarkan banyak laporan, keluhan dan aspirasi yang masuk ke organisasi yang dipimpinnya terutama berkaitan dengan dana sertifikas. Sayuti adalah ketua PGRI baru hasil pemilihan belum lama ini. Kepada wartawan, dia menyatakan komitmennya memperjuangkan aspirasi para pendidik. "Banyak (laporan) yang masuk ke HP saya, ada juga yang dikirim lewat kantor pos. Tidak hanya masalah sertifikasi, ada juga yang lain-lain. Kita tetap akan memperjuangkan nasib para guru," ungkapnya.
Belum lama ini, Kemenag memberikan penejelasan resmi bahwa dana sertifikasi akan segera dicairkan. Beberapa waktu lalu tim dari Kementerian Agama turun ke Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur dalam rangka pemeriksaan berkas guru yang bersertifikat. Kabarnya, satu-satunya kendala yang menyebabkan anggaran belum bisa cair adalah kelengkapan data para guru. Di Kemenag Lombok Barat, ada total 1.202 guru yang sudah disertifikasi dari total keseluruhan 6.119 guru.
0 comments